KABARMALAYSIA.COM — Hubungan antara Indonesia dan Malaysia perlu diperluas lebih dari sekadar kerja sama ekonomi. Kedua negara diharapkan memperkuat keamanan siber, upaya pemberantasan terorisme, serta keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Politik Senior Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Shamsul Iskandar Mohd Akin.
“Indonesia dan Malaysia perlu memperdalam mekanisme berbagi intelijen, meningkatkan kapabilitas pertahanan siber, serta memperkuat inisiatif keamanan maritim bersama guna melindungi jalur perdagangan strategis, khususnya di Selat Malaka,” ujar Shamsul dalam sambutannya pada sesi Global MADANI Interact yang diselenggarakan dalam rangka kunjungan kerja Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Arif Havas Oegroseno, di Shah Alam, Rabu (XX/XX).
Shamsul juga menekankan pentingnya kerja sama dalam teknologi pertahanan, termasuk pengembangan sistem pertahanan berbasis kecerdasan buatan (AI) dan teknologi drone, yang akan berperan dalam menjaga stabilitas kawasan.
Dalam menghadapi meningkatnya penyebaran informasi yang salah dan propaganda digital, Shamsul menyebut bahwa literasi media dan mekanisme regulasi yang lebih kuat diperlukan untuk menangkal berita bohong dan informasi yang menyesatkan.
Sebagai mitra ekonomi, Indonesia dan Malaysia diharapkan mendorong literasi digital, inovasi, serta konektivitas di seluruh ASEAN guna memastikan tidak ada negara atau komunitas yang tertinggal dalam transisi menuju era digital.
Menurut Shamsul, inisiatif seperti ASEAN Smart Cities Network, perjanjian perdagangan digital, serta penguatan rantai pasok dalam industri utama—termasuk semikonduktor, minyak sawit, dan baterai kendaraan listrik—menjadi kunci dalam memperkokoh fondasi ekonomi kedua negara.
“Investasi bersama dalam startup dan teknologi baru akan semakin meningkatkan daya saing kawasan dalam ekonomi digital,” ujarnya.
Shamsul juga menyerukan ASEAN untuk bersatu dalam menghadapi ancaman siber yang semakin meningkat, praktik spionase digital, serta tantangan geopolitik yang dapat menghambat kemajuan kawasan.
Transformasi digital, katanya, menghadirkan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam sektor teknologi finansial (fintech), kecerdasan buatan, hingga teknologi hijau. Oleh karena itu, ASEAN perlu memastikan regulasi yang mendukung pertumbuhan inklusif dan memberdayakan dunia usaha serta wirausahawan.
Ia menyoroti peran platform e-commerce lintas batas seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia dalam mempercepat integrasi ekonomi di kawasan, sementara pertumbuhan teknologi keuangan dan sistem pembayaran digital—seperti Touch ‘n Go di Malaysia dan GoPay di Indonesia—menggambarkan potensi transaksi ekonomi tanpa batas di ASEAN.
Menurutnya, ASEAN dapat mengantisipasi peningkatan kerja sama digital dan teknologi, termasuk penguatan regulasi keamanan siber, tata kelola AI, serta perjanjian perdagangan digital guna menunjang perkembangan ekonomi digital yang lebih mulus, terutama di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Shamsul menambahkan bahwa ASEAN perlu berfokus pada kebijakan ekonomi yang mengutamakan pertumbuhan yang berkeadilan, inklusivitas digital, serta pemberdayaan generasi muda di kawasan ini.
“Masa depan ASEAN bergantung pada kemampuan kita untuk beradaptasi, berinovasi, dan bekerja sama. Muafakat antara Indonesia dan Malaysia harus menjadi landasan bagi kekuatan kawasan. Dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim memimpin ASEAN, kita harus memperjuangkan keadilan ekonomi, transformasi digital, dan stabilitas keamanan,” tegasnya.
