KABARMALAYSIA.COM —Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, menekankan pentingnya reformasi subsidi energi guna membuka peluang lebih besar bagi investasi hijau di Indonesia. Menurutnya, subsidi energi saat ini masih didominasi oleh bahan bakar fosil, sehingga membatasi insentif bagi pengembangan energi terbarukan.
“Sebagian besar anggaran subsidi energi masih dialokasikan untuk bahan bakar fosil, seperti BBM dan LPG 3 kg. Padahal, jika sebagian dari subsidi ini dialihkan untuk mendukung energi terbarukan, kita dapat menciptakan insentif yang lebih kuat bagi investor di sektor hijau,” ujarnya dalam paparannya di acara KabarBursa Economic Insight (KEI) 2025 dengan tema “Greenomic Indonesia: Challenges in Banking, Energy Transition, and Net Zero Emission” yang digelar di Le Meridien, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.
Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan Rp90,22 triliun untuk subsidi listrik, meningkat dari Rp73,24 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penerima subsidi listrik dari 40,89 juta pelanggan pada 2024 menjadi 42,08 juta pada 2025.
Selain itu, laporan Bank Dunia pada Juni 2023 mencatat bahwa Indonesia mengucurkan subsidi energi fosil sebesar USD11,9 miliar (sekitar Rp170,6 triliun) sepanjang tahun 2021, menjadikannya negara dengan subsidi energi fosil terbesar di ASEAN.
Menteri Keuangan periode 2014-2016 ini menyarankan pendekatan bertahap dalam alokasi subsidi, misalnya dengan menerapkan pembagian 30 persen untuk energi hijau dan 70 persen untuk energi fosil, sebelum akhirnya secara progresif diarahkan sepenuhnya kepada energi terbarukan.
“Ke depan, subsidi energi seharusnya hanya diberikan untuk energi baru terbarukan (EBT). Dengan demikian, kita dapat menciptakan mekanisme pembiayaan katalitik yang mampu menarik investasi dari sektor swasta, baik domestik maupun asing,” tambahnya.
Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, investasi hijau di Indonesia tetap menunjukkan prospek cerah. Meskipun kondisi ekonomi global tampak suram dengan pertumbuhan yang stagnan di sekitar 3 persen, minat terhadap ekonomi hijau terus meningkat.
Faktor utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi global mencakup ketegangan geopolitik, seperti perang Rusia-Ukraina, konflik Israel-Hamas, dan rivalitas Amerika Serikat-China. Namun, kesadaran akan pentingnya ekonomi hijau semakin meningkat di kalangan pemangku kepentingan global. Dalam forum ekonomi dunia baru-baru ini, lima dari sepuluh risiko terbesar yang diidentifikasi berkaitan langsung dengan perubahan iklim.
Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2 Bursa Efek Indonesia (BEI), Ignatius Denny Wicaksono, menjelaskan bahwa masa depan bursa karbon di Indonesia menunjukkan prospek positif, seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap ekonomi hijau.
“Dulu sebelum ada nilai ekonomi karbon, proyek hijau hanya mengandalkan pendapatan dari penjualan energi yang dihasilkan. Sekarang, selain dari produksi energi, proyek juga mendapatkan tambahan pendapatan dari penghematan emisi karbon yang mereka lakukan,” ujar Denny.
Saat ini, harga karbon di Indonesia ditaksir sekitar Rp58.000 per ton CO2. Dengan skema ini, proyek-proyek hijau seperti pembangkit listrik tenaga angin dan air dapat memperoleh pendapatan tambahan dari penjualan kredit karbon.
Dalam sesi diskusi “Alternative Vehicles for a Zero Emission Future”, Wakil Ketua Tim Non-KBLBB Kementerian Perindustrian, Kemal Rasyad, menyatakan bahwa pemerintah telah merilis beberapa kebijakan strategis untuk mendukung target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060.
“Terkait Net Zero Emission ini, ada beberapa langkah yang telah kami siapkan, terutama dalam regulasi. Kami mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Percepatan Adopsi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai,” ujar Kemal.
Selain kendaraan listrik, teknologi elektrifikasi kendaraan lainnya hingga energi terbarukan juga menjadi perhatian utama pemerintah. Dengan dukungan kebijakan yang semakin matang, infrastruktur yang berkembang, serta minat yang terus meningkat dari investor, Indonesia berpeluang besar menjadi pusat ekonomi hijau di kawasan Asia Tenggara.
Sebagai penutup, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN)/Kepala Bappenas 2016-2019 ini menegaskan bahwa green economy bukan sekadar isu jangka panjang yang dapat diabaikan demi isu-isu ekonomi jangka pendek.
“Kita tidak bisa hanya mengurus yang di depan mata saja. Jika kita mengabaikan upaya mitigasi perubahan iklim, dampaknya akan jauh lebih berat nantinya. Ini bukan hanya masalah nyawa, tetapi juga akan menghabiskan anggaran besar untuk menanggulangi bencana,” jelasnya.
Bambang juga mengapresiasi inisiatif KabarBursa dalam mengangkat isu ekonomi hijau dalam diskusi ekonomi tahunan. “Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada KabarBursa yang mau mengangkat isu green economy ini sebagai bagian dari economic outlook atau economic insight tahun ini. Ini penting karena banyak yang masih melihatnya sebagai isu jangka panjang, padahal dampaknya sudah kita rasakan sekarang,” tutupnya.
KEI 2025 adalah forum diskusi tahunan yang mempertemukan pemangku kepentingan di sektor energi, keuangan, dan industri untuk membahas tantangan serta peluang menuju ekonomi hijau. Tahun ini, KEI mengusung tema “Greenomic Indonesia: Challenges in Banking, Energy Transition, and Net Zero Emissions”, dengan tujuan menggali solusi konkret dalam mewujudkan transformasi energi berkelanjutan di Indonesia.
Acara ini didukung oleh berbagai sponsor, termasuk Astra, Telkom Indonesia, Wuling Motors Indonesia, PT Bank Negara Indonesia (BNI), Mind ID, Harita Nickel, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
