KABARMALAYSIA.COM –Dewan Pengampunan Malaysia, yang dipimpin oleh raja, akan segera menentukan apakah akan menyampaikan pengampunan kerajaan pada mantan perdana menteri Najib Razak atas hukuman 12 tahun penjara. hukuman ini terkait menggunakan skandal mega-korupsi 1Malaysia Development Bhd (1MDB).
Jika Najib memperoleh amnesti, hal ini bisa menyebabkan konsekuensi politik bagi pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim serta monarki negara tadi.
Permohonan Najib buat menerima pengampunan kerajaan pertama kali diajukan ke hadapan Dewan Pengampunan pada sebuah pertemuan pada Desember 2023. tetapi persoalan tersebut ditunda sampai sidang bulan ini, yg sekarang dijadwalkan di minggu ketiga Januari dan kemungkinan akbar akan diambil keputusannya.
Badan beranggotakan enam orang tersebut sudah menetapkan di pertemuan tadi – yang dihadiri sang yang Dipertuan Agong Raja Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah dan pula sang Anwar – bahwa diperlukan lebih poly saat buat membahas dilema ini, berdasarkan pejabat senior pemerintah. yg berbicara kepada CNA dengan kondisi anonimitas.
rendezvous krusial bulan ini akan sebagai salah satu tugas resmi terakhir Sultan Abdullah Ri’ayatuddin sebelum dia turun tahta pada 31 Januari serta menyerahkan peran raja pada penguasa Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Ini berdasarkan sistem rotasi unik negara tersebut buat sembilan negara kerajaannya.
Malaysia merupakan negara monarki konstitusional, yang memberikan keputusan akhir kepada raja mengenai pengampunan bagi para penjahat yg dihukum, sistem serupa pula berlaku pada negara tetangga Thailand.
saat dihubungi CNA, pengacara Shafee Abdullah, yang memimpin tim pembela Najib, menolak berkomentar menggunakan alasan beliau tak ingin mempersulit proses pengampunan.
tetapi anggota senior lain berasal bulat pada Najib mengatakan kepada CNA bahwa mereka mencicipi “getaran positif” asal Dewan Pengampunan pada mempertimbangkan petisi tersebut Bila petisi tersebut diajukan pada pertemuan mendatang.
pengampunan hukuman kerajaan terakhir kali diberikan pada pertengahan Mei 2018 waktu raja saat itu, Sultan Muhamad V berasal famili kerajaan Kelantan, memberikan pengampunan penuh pada Anwar yg waktu itu sedang menjalani eksekusi penjara lima tahun di tahun 2015 atas dugaan pelanggaran seksual.
Tuduhan yg diyakini banyak warga Malaysia menjadi bagian dari persekongkolan taraf tinggi untuk menjauhkannya dari politik nasional. Anwar sebelumnya telah mengajukan 2 petisi terpisah untuk pengampunan kerajaan, pada 2015 dan 2017, serta keduanya ditolak sang Dewan Pengampunan.
Permohonan Pengampunan tidak Terbuka
tetapi situasi seputar permohonan Najib buat meminta pengampunan kerajaan tidaklah begitu kentara, istilah para pengacara serta pejabat pemerintah.
Najib, yang merupakan Perdana Menteri Malaysia selama sembilan tahun sampai Mei 2018 serta artinya PM pertama yang dipenjara, mulai menjalani hukuman penjara pada Agustus 2022 setelah gagal dalam dua kali banding buat membatalkan hukumannya oleh Pengadilan Tinggi Malaysia dua tahun sebelumnya.
lalu muncul perubahan lain. Hanya beberapa hari sehabis beliau mulai menjalani hukumannya pada Penjara Federal Kajang pada pinggiran bunda kota Kuala Lumpur, Najib mengajukan permohonan pengampunan kerajaan.
di saat itu, opini publik terhadap mantan perdana menteri dan presiden partai Organisasi Nasional Melayu manunggal (UMNO) yang telah usang berdiri sangat buruk , di tengah permusuhan yg masih terdapat atas korupsi yang meluas serta dampak dari bencana 1MDB yg menodai reputasi internasional Malaysia.
Pemilihan awam di Mei 2018 menjadi saksi pergantian kekuasaan politik pertama di negara ini semenjak kemerdekaan di 1957.
Pejabat senior pemerintah yang mengetahui duduk perkara ini mencatat bahwa pada saat Konferensi Para Penguasa, yang dihadiri oleh sembilan ketua rumah tangga kerajaan, enggan mempertimbangkan pengampunan kerajaan sebab sejumlah persoalan.
Meskipun anugerah grasi semata-mata artinya hak prerogratif raja serta para sultan, terpidana hanya berhak buat menghadap Dewan Pengampunan sesudah menjalani jangka saat yang disebut wajar dan sepadan menggunakan hukumannya.
Secara terpisah, eksekusi terhadap Najib pula membawa denda sebesar RM210 juta juga masih belum diselesaikan.
1MDB, yg adalah gagasan Najib tidak usang selesainya dia menjadi perdana menteri, berubah menjadi galat satu skandal terbesar yang mengguncang Malaysia dan komunitas keuangan internasional. Penyelidik Amerika serikat serta Malaysia memperkirakan lebih asal US$4,lima miliar telah dicuri asal dana tadi serta US$1 miliar lainnya mengalir ke rekening pribadi yang dimiliki Najib.
terdapat juga pandangan pada kalangan analis dan politisi asal ke 2 kubu yang berbeda pendapat bahwa hadiah pengampunan kerajaan secara terburu-buru kepada Najib, yg masih menghadapi tuduhan korupsi lainnya pada perkara terpisah yg melibatkan 1MDB, berpotensi memicu kekhawatiran terhadap sistem peradilan negara dan berdampak jelek terhadap kepercayaan investor terhadap negara tersebut.
di awal Desember, penasihat utama Najib, Shafee, mengajukan permohonan baru pada Dewan Pengampunan untuk meninjau kembali permohonan grasi kliennya, yg mengakibatkan perubahan hati di antara beberapa anggota Dewan Pengampunan, istilah pejabat pemerintah yang dekat menggunakan situasi tadi tanpa menyebutkan lebih lanjut.
“Pemerintah mengetahui sentimen masyarakat tentang duduk perkara pengampunan buat Najib, tapi ini sepenuhnya terserah raja,” kata seorang pejabat senior pada pemerintahan Anwar yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.
Bagaimana Dewan Pengampunan Bekerja
Pengetahuan masyarakat mengenai Dewan Pengampunan sangat terbatas serta cara kerja forum ini dirahasiakan. oleh karena itu, tidak diketahui apakah Dewan Pengampunan pernah membahas petisi Najib buat mendapatkan pengampunan kerajaan pada pertemuan sebelum sidang bulan Desember.
PM Anwar sebelumnya dilaporkan mengatakan bahwa kedap dewan pada 28 April tahun lalu tak membahas apakah Najib wajib dibebaskan atau tidak.
Masing-masing berasal 13 negara bagian Malaysia memiliki Dewan Pengampunan sendiri yg dipimpin oleh Sultan atau gubernur, buat negara bagian seperti Penang, Melaka, Sabah, dan Sarawak.
pengecualian berlaku buat 3 wilayah Federal, yaitu Kuala Lumpur, mak kota administratif Putrajaya, dan pulau Labuan pada Kalimantan.
pada daerah Federal, Dewan Pengampunan dipimpin oleh raja dan terdiri dari 5 anggota lainnya. Selain 3 anggota yg ditunjuk sang raja serta identitasnya dirahasiakan, dua lainnya artinya Jaksa Agung serta Menteri wilayah Federal.
Dewan Pengampunan tidak berfungsi sesuai jadwal dan hanya bertemu Bila dan waktu terdapat masalah yang perlu dipertimbangkan.
menurut asal senior pemerintah, Anwar menghadiri kedap Dewan Pengampunan pada Desember yang menetapkan buat menahan pertimbangan petisi Najib sebab portofolio wilayah Federal, yg ketika itu kosong, beroperasi pribadi di bawah kantor Perdana Menteri.
pada rendezvous bulan ini, pemerintahan Anwar akan diwakili sang Dr Zaliha Mustapha, mantan menteri kesehatan negara tadi, yang ditunjuk buat menduduki portofolio daerah Federal di perombakan Kabinet bulan lalu.
Najib yang berusia 70 tahun sangat membutuhkan akibat positif asal pertemuan Dewan Pengampunan yang akan tiba. karena penolakan langsung terhadap petisinya membuatnya wajib menunggu dua tahun lagi sebelum permohonan baru bisa diajukan, kata pembela terdakwa resmi yang mengetahui hal tersebut.
namun terdapat pembicaraan di kalangan pejabat politik senior di pemerintahan koalisi Pakatan asa bahwa pertemuan Dewan Pengampunan bulan ini mungkin membuat keputusan yang akan mengambil jalan tengah, serupa dengan grasi yg diterima mantan perdana menteri Thailand yang buron, Thaksin Shinawatra.
di awal September 2023, Raja Thailand Maha Vajiralongkorn mengurangi hukuman penjara terhadap Thaksin dari delapan tahun menjadi satu tahun penjara selesainya ia balik asal pengasingan selama 15 tahun, sebuah langkah yang mengakhiri kekacauan politik selama beberapa dasa warsa.
persoalan politiknya adalah eksekusi penjara Najib bisa dikurangi menjadi delapan tahun asal 2 belas tahun penjara. serta Jika beliau berhasil mendapatkan pembebasan bersyarat atas eksekusi barunya, dia bisa keluar dari penjara sebelum akhir 2025.
Pengampunan penuh terhadap Najib dapat menimbulkan serangkaian problem tersendiri bagi sebagian orang karena hal ini berarti mantan perdana menteri yang dipenjara tadi bisa balik aktif berpolitik.
Analis politik percaya bahwa Najib kemungkinan besar tidak akan pribadi menghambat PM Anwar sebab penekanan primer mantan perdana menteri tersebut merupakan membentuk balik dukungannya terhadap UMNO.
namun hal ini bisa mengguncang kepemimpinan partai saat ini pada bawah kepemimpinan Presiden Ahmad Zahid Hamidi, yang juga adalah salah satu berasal 2 wakil perdana menteri pada pemerintahan Anwar.
Tantangan primer yang dihadapi Anwar ialah mengelola kemungkinan reaksi publik terhadap pengampunan hukuman yang diberikan pada Najib sang Dewan Pengampunan.
Keputusan Jaksa Agung di September buat membatalkan tuntutan korupsi terhadap Ahmad Zahid, pada waktu perkara pengadilan berada di termin lanjut, secara berfokus melemahkan sentimen publik terhadap janji Anwar buat memberantas korupsi.
“Hak prerogratif atas segala jenis pengampunan terdapat di tangan YPDA, namun persepsi publik ialah bahwa Anwar memiliki kiprah pada hal ini,” istilah seseorang pejabat senior pemerintah, menggunakan akronim bahasa Melayu yang diPertuan Agong (YPDA) buat merujuk di keputusan raja.
