KabarMalaysia.com – PUTRA JAYA, Waktu setempat Pada Hari Kamis (14/11/2024), Malaysia sedang bersiap untuk mengambil langkah besar dalam upaya menghadapi perubahan iklim dengan rencana pengajuan RUU Perubahan Iklim Nasional Malaysia pada tahun 2024, dan disahkan pada Triwulan 1 2025.
Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Nik Nazmi Nik Ahmad, mengumumkan hal ini pada sebuah acara peluncuran di Kuala Lumpur baru-baru ini.
Pemerintah, melalui Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDALH), saat ini sedang menyelenggarakan sesi konsultasi publik yang bertujuan untuk memperoleh tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan hingga 18 November mendatang.
Nik Nazmi menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam mencapai ketahanan iklim di Malaysia. “Saat ini, kami sedang menyusun Draft RUU Perubahan Iklim Nasional Malaysia.
Masyarakat dan sektor swasta dapat melihat dokumen tersebut di situs web kami dan memberikan pandangan mereka,” katanya. Dengan partisipasi publik dan keterlibatan sektor bisnis, pemerintah berharap untuk memperkenalkan RUU Perubahan Iklim Nasional Malaysia ini di hadapan Parlemen pada awal tahun depan.
RUU Perubahan Iklim Nasional Malaysia ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi tantangan lingkungan, tetapi juga diharapkan menciptakan peluang bagi sektor bisnis.
Dengan semakin banyaknya negara yang menekankan pentingnya keberlanjutan dalam perdagangan internasional, Malaysia dapat memanfaatkan RUU Perubahan Iklim Nasional Malaysia ini untuk membuka akses ke pasar global yang mementingkan aspek ramah lingkungan.
Nik Nazmi menekankan bahwa Pemerintah Malaysia serius dalam menangani perubahan iklim. Pada bulan Juni lalu, Dewan Aksi Perubahan Iklim Nasional, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, telah mengkonfirmasi aspirasi Malaysia untuk mencapai emisi karbon nol bersih pada tahun 2050.
“Ini adalah target yang sangat ambisius, yang membutuhkan perubahan signifikan dari seluruh sektor—pemerintah, bisnis, dan masyarakat,” ujar Nik Nazmi.
Selain RUU Perubahan Iklim Nasional Malaysia tersebut, Pemerintah Malaysia juga sedang memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.
Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Malaysia telah mengusulkan anggaran sebesar RM140 juta untuk membangun gedung Pusat Keanekaragaman Hayati Malaysia (MBC), yang juga akan mencakup Museum Sejarah Alam. Proyek ini telah direncanakan sejak tahun 1998, tetapi baru pada tahun ini terlihat kemajuan yang signifikan.
Pusat ini akan berfungsi sebagai pusat penelitian ilmiah, pelatihan lanjutan, serta penyimpanan koleksi ilmiah yang relevan dengan keanekaragaman hayati Malaysia. Selain itu, MBC diharapkan menjadi pusat interaksi antara sains dan kebijakan, membantu Malaysia dalam mengoordinasikan penelitian terkait lingkungan.
“Pusat keanekaragaman hayati ini akan menjadi kebanggaan kita dan menunjukkan kepada dunia kekayaan alam yang kita miliki,” tambah Nik Nazmi.
Dalam pembangunan MBC, pemerintah juga tengah menjajaki kerja sama dengan pihak swasta. Kolaborasi publik-swasta diharapkan mempercepat realisasi proyek ini, sambil memperkuat komitmen Malaysia terhadap pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Proyek ini juga mendapat dukungan dari berbagai lembaga penelitian dan perguruan tinggi di Malaysia. Dalam sebuah sesi diskusi pada bulan Juli lalu, lebih dari 30 institusi lokal menyatakan dukungan penuh mereka terhadap pendirian MBC.
Dukungan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antar sektor untuk mencapai keberlanjutan dan penanganan masalah lingkungan di Malaysia.
Namun, untuk mencapai target ambisius nol emisi karbon pada tahun 2050, Malaysia perlu menghadapi tantangan signifikan. Sektor-sektor yang paling terpengaruh oleh kebijakan ini, termasuk energi, industri, dan transportasi, perlu melakukan transformasi besar-besaran untuk menekan emisi karbon.
Pemerintah juga perlu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya tindakan mitigasi dan adaptasi terhadap Perubahan Iklim.
RUU Perubahan Iklim Nasional Malaysia ini diharapkan menjadi langkah awal yang menentukan bagi Malaysia dalam mengadopsi kebijakan lingkungan yang lebih kuat dan sistematis.
Dengan memperkuat regulasi dan tata kelola terkait perubahan iklim, Malaysia dapat memperkuat posisinya di panggung internasional sebagai negara yang berkomitmen dalam aksi global melawan perubahan iklim.
Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga akan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan-kebijakan ini.
Dengan RUU Perubahan Iklim Nasional Malaysia ini, Malaysia membuka jalan bagi masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan, sekaligus menciptakan peluang bisnis yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis keberlanjutan.
RUU Perubahan Iklim Nasional Malaysia diharapkan dapat memperkuat upaya negara tersebut dalam menangani perubahan iklim serta memperkenalkan peluang bisnis baru di sektor keberlanjutan.
Dengan target ambisius nol emisi karbon pada tahun 2050, Malaysia menunjukkan komitmen serius dalam Melawan Perubahan Iklim, sekaligus membangun infrastruktur dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan di masa depan.
