KabarMalaysia.com — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai bahwa tindakan pemerasan yang melibatkan 18 anggota polisi dapat merugikan hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Ke-18 polisi tersebut diduga telah memeras warga negara Malaysia yang sedang menonton acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.
“Jika ditanya apakah tindakan ini merugikan hubungan antar masyarakat Malaysia dan Indonesia, jawabannya pasti merugikan. Tentu ada dampak negatifnya,” ujar Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, dalam keterangan yang diterima pada Senin, 23 Desember 2024.
Anam juga menyatakan bahwa perbuatan 18 oknum polisi tersebut dapat berdampak pada jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, khususnya dari Malaysia. Mengingat banyaknya kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut, Kompolnas meminta agar Polri memberikan sanksi tegas dan mengambil tindakan yang transparan terhadap para pelaku. “Kami mengapresiasi langkah Propam yang telah menindaklanjuti kasus ini. Kami menantikan penjelasan publik dan tindakan hukum yang jelas serta penegakan etika terhadap peristiwa ini,” lanjutnya.
Sebelumnya, pihak kepolisian telah mengamankan 18 anggotanya yang terlibat dalam kasus pemerasan terhadap warga Malaysia di acara DWP 2024. Belasan polisi tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. “Para personel yang diamankan oleh Propam Polri akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” ungkap Karopenmas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko pada Sabtu, 21 Desember 2024.
Trunoyudo menjelaskan bahwa pengamanan terhadap 18 personel tersebut merupakan tindak lanjut dari keluhan warga Malaysia yang merasa diperlakukan tidak layak saat acara DWP. Ia menegaskan bahwa Polri tidak akan menoleransi pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Hal ini sebagai bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum untuk meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat.
Polri juga menegaskan bahwa mereka tidak akan memberi ruang bagi oknum yang merusak citra institusi. Korps Bhayangkara berjanji akan mengusut tuntas kasus ini secara profesional dan transparan. Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024, yang berlangsung pada 13-15 Desember, sebelumnya diwarnai dengan protes dari para pengunjung, terutama setelah sejumlah warganet menyampaikan keluhan melalui komentar di akun Instagram resmi acara tersebut.
