KABARMALAYSIA.COM — Yang diPertuan Agong Malaysia, Sultan Ibrahim, mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap kejahatan siber, khususnya penipuan keuangan daring dan pencurian identitas.
Dalam pidato pembukaan Sidang Pertama Sesi Keempat Parlemen ke-15, Sultan Ibrahim menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menghadapi ancaman digital yang semakin marak.
“Saya juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap kejahatan siber, seperti penipuan keuangan daring dan pencurian identitas,” ujar Sultan Ibrahim.
Selain itu, beliau juga menyampaikan keprihatinannya terhadap budaya fitnah dan hasutan di media sosial yang dapat menimbulkan kebingungan, permusuhan, serta perpecahan di antara rakyat Malaysia.
“Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk menekan budaya ini serta bersikap proaktif dalam menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sultan Ibrahim mendukung upaya pemerintah untuk menarik investasi asing di sektor teknologi tinggi dan industri digital. Menurutnya, infrastruktur digital harus diperkuat dan keamanan siber harus ditingkatkan.
“Penguatan infrastruktur digital, peningkatan keamanan siber, dan penerapan teknologi terbaru harus segera dilakukan tanpa penundaan,” tegasnya.
Beliau juga menekankan perlunya peningkatan layanan pemerintah melalui pemanfaatan teknologi digital yang lebih efisien dan transparan untuk memberantas korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta birokrasi yang berbelit-belit dan memberatkan masyarakat.
Sidang Parlemen kali ini dihadiri oleh dua lembaga legislatif Malaysia, yaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara, yang menggelar pertemuan secara bersamaan.
Sidang ini akan berlangsung selama 18 hari, dengan agenda utama berupa debat mengenai pidato kerajaan yang akan dilakukan selama tujuh hari, mulai besok. Setelah itu, kementerian terkait akan memberikan tanggapan dalam sesi penutupan debat pada 19 hingga 25 Februari.
Sementara itu, pembahasan rancangan undang-undang dan agenda pemerintahan lainnya akan dilaksanakan dalam enam hari terakhir sidang, mulai 26 Februari. Dewan Negara dijadwalkan akan mengadakan sidangnya selama 13 hari, dimulai pada 3 Maret mendatang.
Dengan berbagai isu yang menjadi perhatian, sidang Parlemen ini diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih tegas dalam menangani kejahatan siber, memperkuat infrastruktur digital, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan pemerintah bagi masyarakat Malaysia.